Anggaran Belanja Langsung Pemkab Klaten Tahun 2017 Rp. 687 Milyar Lebih Untuk 2.870 Kegiatan - klakon.com

HEADLINE:

Kamis, 13 April 2017

Anggaran Belanja Langsung Pemkab Klaten Tahun 2017 Rp. 687 Milyar Lebih Untuk 2.870 Kegiatan

[caption id="attachment_350" align="alignnone" width="600"] Pembukaan Rakorlak Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017 Oleh Plt. Bupati Klaten, Hj. Sri Mulyani di Pendopo Pemkab Klaten[/caption]

KLAKON.com- -Melalui 771 program, jumlah Belanja Langsung tahun 2017 pemerintah kabupaten Klaten sebanyak Rp. 687, 883 milyar lebih yang di pergunakan untuk  2.870 kegiatan.

Kegiatan yang digelar di Pendapa  Pemkab Klaten, Rabu (12/4) diikuti sekitar 330 peserta.  Adapun maksud dan tujuan Rakorlak antara lain untuk memaparkan persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

”Realisai keuangan hingga 31 Maret 2017 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 62,142 milyar ( 9 %), yang sudah dipertanggungjawabkan (di SPJ kan) sebesar Rp. 17, 885 milyar (3 %) ,” kata

Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setda Klaten, Sigit Gatot Budiyanto selaku ketua panitia penyelenggara dalam Rapat Koordinas Pelaksanaan (Rakorlak) Kegiatan April 2017.

Lebih lanjut kata Sigit, dalam kegiatan Rakorlak kali ini juga dihadiri enam pejabat propinsi, diantaranya Sekda Prop Jateng Dr Sri Puryono , ketua Bapeda Jateng Sudjarwanto, Staf Ahli Gubernur Bidang Bangda Tafif.

Sampai dengan saat ini paket yang diserahkan ke bagian layanan pengadan sebanyak 33 paket, terdiri pengadaan barang 5 paket, pegadaan jasa konsultasi 5 paket, pengadaaan jasa 2 paket dan pengadaan jasa konstruksi 21 paket.  Untuk tahapan pengadan paket yang dilaksanakan  berupa kajian dokumen 19 paket, pengumuman 4 paket, evaluasi 9 paket, yang sudah selesai satu paket berupa belanja pihak ketiga kegiatan Jasa Pengamanan RSUD Bagas Waras, dengan Harga Perkiran Sendiri Rp. 675,805 juta nilai lelang Rp. 673, 796 juta selisih Rp. 2,008 juta.

Sementara itu plt Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan, alokasi belanja langsung yang dikelola masing-masing Orgamisasi perangkat daerah (OPD) agar dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka para pengendali program kegiatan, kepala OPD maupun pejabat yang menangani bekerja keras dalam mengelola kegiatan dan anggran yang bersumber dari APBD tersebut.

” Tahun anggaran sudah terlewati tiga bulan sehingga waktu efektif tinggal delapan bulan, karena itu perlu diatur schedule secara baik dan benar agar tidak muncul masalah di kemudian hari,” Jelas Sri Mulyani.

Terkait,  Sekda Propinsi Jawa Tengah Sri Puryono menghimbau, meski jabatan Pimpinan OPD yang disandang ada yang  Pelaksana tugas (Plt) maka beban kerja yang diemban harus tetap dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar semua beban kegiatan di Klaten dapat terselenggara dengan baik yang ending-nya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Press)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar