Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih KPK : Kades Harus Hati-Hati Mengelola Dana Desa - klakon.com

HEADLINE:

Jumat, 10 November 2017

Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih KPK : Kades Harus Hati-Hati Mengelola Dana Desa

[caption id="attachment_928" align="alignleft" width="970"] Plt Bupati Sri Mulyani dan Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto sepakat dengan aksi unjuk rasa Masyarakat Anti Korupsi Klaten (MAKK) dengan ikut membentangkan spanduk bertuliskan Tuntaskan Kasus Korupsi di Klaten. (Foto/dok/KLAKON.com)[/caption]

KLAKON.com—Dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, pemerintah kabupaten Klaten menyelenggarakan sosialisasi penguatan tata kelola pemerintah yang bersih efektif, efisien dan akuntabel. Dengan mendatangkan nara sumber pimpinan KPK Aleksander Marwata, Selasa (06/11/2017) di Pendopo pemkab Klaten.

Inspektorat kabupaten Klaten, Syahruna selaku ketua panitia penyelenggara mengemukakan, maksud dan tujuan sosialisasi antara lain untuk meningkatkan pemahaman prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pengendalian intern pemerintah, meningkatnya transparasi pengelolaan keuangan daerah. Serta mendorong terwujudnya transparasi pengelolaan keuangan daerah serta terciptanya komitmen yang kuat dan nyata Pemerintah kabupaten Klaten untuk menjadi pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Lebih lanjut Syahruna mengatakan, kegiatan diikuti oleh sekitar 800 peserta berasal dari Forkompinda, Pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan OPD, Camat, Kepala desa dan Lurah, kepala UPTD serta perwakilan Kepala sekolah dan lain-lain. Mengikuti materi dari Pimpinan KPK Alexander Marwoto (judul Penguatan tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Efektif Efisien dan Akuntabel), ketua BPKP Yogyakarta Tytut Ratih Kusuma ( Judul Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan Sekretarsis Program Study Maksi Fakultas Ekonomi Bisnis UGM Yogyakarta Irwan Taufiq Ritongan ( Judul Transparasi Pngeloalan Keuangan Daerah ).

Sementara itu, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aleksander Marwata dalam materinya mengatakan, para kepala desa diminta hati-hati saat mengelola dana desa yang ada dalam penguasaannya. Karena waktu yang mempet atau hanya sekitar dua bulan, manakala belum mempunyai perencanaan yang matang penggunaaan uangnya lebih baik ditunda dulu agar tidak terpeleset masalaah yang bisa membelelngunya.

Menurut Marwata, ketika menerima uang (anggaran) yang penting diperhatikan adalah bisa menunjukkan dana dimaksud diperguanakan untuk apa, sisanya berapa dan ditaruh dimana. Maka bila hal demikian bisa ditunjukan secara baik dan benar maka yang bersangkutan kemungkinan tidak kena masalah.

Terkait, Plt Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan, area potensi korupsi dalam pengadaan, perencanaan, perijinan dan lain-lain perlu terus ditingkatkan pengawasannya.  Hal ini penting dilakukan agar setiap OPD selaku pengampu kegiatan dan program dapat melakukan sebaik mungkin, seiring tingginya harapan masyarakat menjadi tantangan bagi aparatur sipil negara Klaten memberikan sikap posotif pelayanan dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan jujur.

Lebih lanjut bupati mengatakan, saya beromitmen tinggi untuk membangun birokrasi yang bersih di Klaten. Maka salah satu upaya yang bisa ditempuh OPD adalah bagaimana transparasi anggaran didorong melaui pengelolaan informasi publik yang wajib disediakan setiap badan publik. (Ver)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar