Pemkab Klaten Mewanti-wanti TP3D Untuk Tidak Memungut Biaya PendaftaranPerangkat Desa - klakon.com

HEADLINE:

Jumat, 30 Maret 2018

Pemkab Klaten Mewanti-wanti TP3D Untuk Tidak Memungut Biaya PendaftaranPerangkat Desa

Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten, Ronny Roekmito (Foto/Boen/KLAKON.com)

KLAKON.com – Pemkab Klaten mewanti-wanti kepada tim pencalonan pengangkatan perangkat desa (TP3D) untuk tidak melakukan pungutan biaya sepeser pun bagi pelamar pendaftaran seleksi perangkat desa, yang pendaftarannya akan di mulai pada 1 April 2018.

Pemkab Klaten memastikan seleksi pengisian perangkat desa tidak akan dipungut biaya pendaftaran. Kepastian itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 411.1/146/17 tentang Pungutan Utuk Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa tertanggal 22 Maret 2018.

“Surat edaran sudah kita layangkan kepada camat-camat bahwa tidak ada biaya atau pungutan untuk pendaftaran dalam pengisian perangkat desa,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten, Ronny Roekmito.

Lebih lanjut, kata Ronny Roekmito, seluruh biaya seleksi sudah dibebankan pada APBDes dan alokasi dana desa (ADD). Jadi untuk biaya pendaftaran bagi pelamar memang gratis. Namun untuk biaya pengangkatan perangkat desa (setelah dinyatakan lolos seleksi ujian), ada kemungkinan untuk membayar, tergantung masing- masing APBDes.

Sesuai Perbup Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dijelaskan, biaya pengangkatan perangkat desa dibebankan pada APBDes dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Selain itu, Kepala Desa bersama BPD menetapkan anggaran biaya pengangkatan perangkat desa dengan efisien, efektif dan proporsional. Adapun pembiayaan yang ditanggung APBDes atau sumber lain sesuai Perbup tersebut meliputi delapan item.

Antara lain, pengadaan alat tulis kantor, sosialisasi, rapat panitia TP3D, makan dan minum, kontribusi ke lembaga perguruan tinggi, biaya pelantikan, hingga honorarium biaya penguji dari perguruan tinggi.

“Jadi, kalau dari penetapan biaya delapan item tersebut masih kurang, ada kemungkinan pendaftar ikut menanggung biayanya secara musyawarah mufakat. Tapi itu kan tergantung masing-masing desa. Karena prinsipnya biaya yang ditanggung itu untuk pengisian perangkat desa, bukan gebyar di pelantikannya,”ujarnya. (N’der)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar