Pemkab Klaten Gelar Workshop Penyusunan SOP Berbasis Resiko - klakon.com

HEADLINE:

Kamis, 25 April 2019

Pemkab Klaten Gelar Workshop Penyusunan SOP Berbasis Resiko

KLAKON.com – Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten perlu mendapatkan perhatian serius.  Pasalnya tatalaksana kegiatan selama ini belum berbasis resiko masih berdasarkan adminitrasi pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan Sri Rahayu Kepala Sub Bagian Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Klaten di sela-sela acara Workshop Penyusunan Standart Operasional Prosedur alias SOP yang dilaksanakan dua hari di Grand Cokro Hotel Klaten (23/4).

“Selama ini SOP penyelenggaraan di Pemkab Klaten belum berbasis resiko.  Padahal dalam penilaian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau maturitas itu harus mempertimbangkan menejemen resiko.  Mulai saat ini semua penyusunan SOP diharapkan sudah berbasis resiko karena hal tersebut bagian penting penilaian maturitas” kata Sri Rahayu.

Targetnya kata Sri Rahayu  dengan workshop Penyusunan Standart Operasional Prosedur alias SOP ini , semua pejabat yang menangani perencanaan bisa menyusun SOP berbasis resiko.  Untuk pencapaian target itu Pemkab Klaten menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) regiaonal Yogyakarta untuk memberikan pendampingan penyusunan SOP berbasis resiko selama dua hari penuh.

Purwaningsih menjelaskan selama ini kebanyakan SOP masih sekedar dokumen aksesoris dan belum berdampak nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“SOP itu berisikan intruksi teknis yang dibakukan terkait penyelenggaraan kegiatan. Kalau selama ini SOP masih berbasis administrasi pemerintah, sekarang harus berbasis resiko.  Maksudnya adalah SOP itu disusun tidak saja menjelas alur, pelaksana, kapan dan dimana kegiatan itu berlangsung tapi sekaligus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kejadian yang mengancam tercapainya tujuan insitusi dalam bentuk pengendalian. Contohnya membuat kue. Kemungkinan kue itu bisa bantat, tidak manis, kurang matang dan sebagainya.  Kemunginan-kemungkinan itu ada, tapi yang penting perlu penyikapan-penyikapan agar kemungkinan buruk itu tidak terjadi” kata Purwaningsih yang asli kelahiran Klaten.

Ketika SOP tidak disusun berbasis resiko, maka isntitusi akan rugi sendiri. Tidak saja reputasi institusi jatuh jika terjadi hal yang tidak diinginkan, tapi juga kaitannya dengan efek hukum yang harus diterima jika terjadi kesalahan prosedur

Tidak ada komentar:

Posting Komentar