Pencegahan Penyebaran Covid-19, Dinkes Rapid Test Pejabat Pemkab Klaten - klakon.com

HEADLINE:

Senin, 06 Juli 2020

Pencegahan Penyebaran Covid-19, Dinkes Rapid Test Pejabat Pemkab Klaten


KLAKON.com -- Dinas Kesehatan Klaten secara aktif melakukan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, salah satunya adalah dengan melakukan rapid test bagi sejumlah pejabat di Kabupaten Klaten yang digelar di Pendopo Pemkab Klaten, Jumat pagi (3/7/2020).

Hingga pukul 9.30 WIB rapid test selesai dilakukan, sebanyak 31 peserta yang terdiri dari Sekda Klaten, kepala dinas, kepala badan, asisten, sekertaris dewan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat telah mengikuti rapid test dengan hasil non-reaktif.

Sekda Kabupaten Klaten Jaka Sawaldi mengungkapkan bahwa adanya rapid test ini penting untuk dilakukan. Terlebih lagi saat ini terdapat fenomena Orang Tanpa Gejala (OTG).

“Kita ingin mengetahui sejauh mana kondisi kesehatan rekan-rekan Kepala OPD dalam melaksanakan tugas penanggulangan Covid-19.  Kita khawatir kalau ada yang OTG, dengan rapid test ini maka kita akan tahu kalau ada yang reaktif akan segera ditindaklanjuti sehingga tidak menularkan”terang Sekda Klaten usai mengikuti rapid test.

Sekda menambahkan bahwa Kepala OPD turut berisiko karena dalam tugasnya melayani masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 memiliki mobilitas tinggi dan berkontak dengan banyak orang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Klaten Cahyono Widodo turut memaparkan tujuan dilakukannya rapid test kali ini.

“Kita melakukan rapid test pada Kepala OPD di Kabupaten Klaten, tujuannya untuk melihat kondisi kesehatan dan memetakan kasus-kasus Covid-19 di Kabupaten Klaten”terang Kepala Dinas Kesehatan Klaten, Cahyono Widodo usai mengikuti rapid test.

Sebelumnya, telah dilakukan rapid test pada komunitas maupun pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Klaten seperti Relawan Pemulasaran Jenazah Covid-19 maupun tenaga kesehatan puskesmas.

Bahkan rapid test juga akan dilakukan secara massal, yang diantaranya bagi pihak kecamatan dan pihak desa. Mereka dinilai berisiko karena mereka terjun langsung di tengah masyarakat. (**Boen) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar